BAB I
LATAR BELAKANG
Manusia hidup dan berkembang dalam suatu susunan
masyarakat sosial yang mana di dalamnya terdapat saling ketergantungan satu
sama lain, seorang manusia tidak akan dapat hidup sendiri dan akan selalu
membutuhkan orang yang lain untuk mendampingi hidupnya.
Berbicara mengenai kehidupan masyarakat tentu tidak
terlepas dari yang namanya kehidupan sosial, dalam struktur kehidupan bermasyarakat
tentu terdapat berbagai hal yang dianggap sebagai pengatur yang bersifat kekal,
mengikat dan memiliki sanksi yang tegas bagi para
pelanggarnya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai hukum. Hukum yang kini akan
kita bahas merupakan hukum yang mengatur segala bentuk tindakan antar
perseorangan atau antar sesama manusia, hukum ini dapat kita sebut sebagai
hukum perdata.
Dalam hukum perdata ini banyak sekali hal yang dapat
menjadi cangkupannya, salah satunya adalah perikatan. Perikatan adalah suatu
hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di
mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas
sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum,
akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan
perikatan.
Di dalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan
perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimana pun,
baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak,inilah yang disebut dengan
kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak
melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Di dalam
perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu.
Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan
yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan
perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak
melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.
Dalam perikatan terdapat beberapa pokok bahasan
diantaranya: Ketentuan Umum Perikatan, Prestasi dan Wanprestasi, Jenis-Jenis
Perikatan, Perbuatan Melawan Hukum, Perwakilan Sukarela, Pembayaran Tanpa Utang
dan Hapusnya Perikatan.
BAB II
PERMASALAHAN
Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa
rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan materi saya, diantaranya :
1. Apa yang dimaksud dengan hukum
perikatan ?
2. Apa
yang dimaksud dengan prestasi dan wanprestasi ?
3. Apa saja jenis-jenis dari hukum perikatan ?
4. Apa
saja sumber-sumber hukum perikatan ?
5. Apa
saja sistem hukum perikatan ?
6. Apa
saja sifat-sifat hukum perikatan ?
7. Apa saja yang menjadi syarat sah.nya suatu
perikatan ?
8. Bagaimana
cara menghapus hukum perikatan ?
BAB III
ANALISA (PEMBAHASAN)
3.1
PENGERTIAN
HUKUM PERIKATAN
Hukum perikatan adalah
adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau
lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban
atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat
hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang
menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu
terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), juga terdapat
dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of
succession) serta dalam bidang hukum pribadi(pers onal law).
Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian
perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang
atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain
berkewajiban atas sesuatu.
Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.
Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.
Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu
dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat
sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak
melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk
tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah
disepakati dalam perjanjian. Contohnya : perjanjian untuk tidak mendirikan
bangunan yang sangat tinggi sehingga
menutupi
sinar matahari atau sebuah perjanjian agar memotong rambut
tidak
sampai botak.
Berikut
ini merupakan definisi hukum perikatan menurut para ahli :
1.
Hukum perikatan menurut Pitlo adalah
“suatu hubungan hukum yang
bersifat harta kekayaan antara dua
orang atau lebih, atas dasar mana
pihak yang satu memiliki hak
(kreditur) dan pihak yang lain memiliki
kewajiban (debitur) atas suatu
prestasi”.
2.
Hukum perikatan menurut
Hofmann adalah “suatu hubungan hukum
antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum
sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan
dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain,
yang berhak atas sikap yang demikian itu".
3.
Hukum perikatan menurut Subekti
adalah "Suatu hubungan hukum
antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak
menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan
itu".
3.2 PRESTASI DAN WANPRESTASI
1. Prestasi
Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor
dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata
kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor.
Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPer dinyatakan bahwa
harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang
sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap
kreditor. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa
benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.
Menurut ketentuan (Pasal 1234 KUHPer), selalu ada tiga
kemungkinan wujud prestasi, yaitu:
a. Memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda,
membayar harga benda,
dan memberikan hibah penelitian.
b. Melakukan sesuatu, misalnya, membuatkan pagar
pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan.
c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan
persaingan curang, tidak
melakukan dumping,
dan tidak menggunakan merek orang lain.
(Pasal 1235 ayat (1) KUHPer) menjelaskan pengertian memberikan sesuatu, yaitu
menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitor kepada kreditor atau sebaliknya, misalnya, dalam jual beli, sewa
menyewa, perjanjian gadai, dan utang piutang. Dalam perikatan yang objeknya
“melakukan sesuatu”, debitor wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah
ditetapkan dalam perikatan, misalnya, melakukan perbuatan membongkar tembok,
mengosongkan rumah, dan membangun gedung. Dalam melakukan perbuatan tersebbut,
debitor arus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan. Debitor bertanggung
jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan. Dalam
perikatan yang objeknya “tidak melakukan sesuatu”, debitor tidak melakukan
perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan, misalnya, tidak membuat tembok
rumah yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitor
melakukan pembuatan tembok yang berlawanan dengan perikatan ini, dia
bertanggung jawab karena melanggar perjanjian dan harus membongkar tembok atau
membayar ganti kerugian kepada tetangganya.
Sebagian besar
perikatan yang dialami dalam masyarakat terjadi karena perjanjian. Karena itu,
Undang-Undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang
bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPer). Artinya, jika salah satu pihak tidak bersedia
memenuhi prestasinya, kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan.
Jika pihak yang
satu tidak memenuhi prestasinya, pihak yang lainnya berhak mengajukan gugatan
ke muka pengadilan dan pengadilan akan memaksakan pemenuhan prestasi tersebut
dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang wajib dipenuhinya
kepada pihak lain. Perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum itu adalah
perjanjian yang tidak dilarang Undang-Undang serta tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat. Karena itu, ada tiga sumber
perikatan, yaitu perjanjian, Undang-Undang, serta ketertiban umum dan
kesusilaan.
2. Sifat Prestasi
Sifat-sifat
prestasi yang perlu diketahui oleh debitor adalah:
a. Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
Sifat ini memungkinkan debitor
memenuhi
perikatan. Jika prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan,
mengakibatkan perikatan itu batal (nietig).
b. Prestasi itu harus mungkin. Artinya, prestasi itu
dapat dipenuhi oleh debitor secara
wajar dengan
segala upayanya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (vernietigbaar)
c. Prestasi itu harus dibolehkan (halal). Artinya, tidak dilarang
oleh Undang-Undang,
tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.
Jika prestasi tidak halal, perikatan itu batal (nietig)
d. Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditor. Artinya,
kreditor dapat menggunakan,
menikmati, dan
mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (vernietigbaar)
e. Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau
serentetan perbuatan. Jika prestasi berupa
satu kali
perbuatan dilakukan lebih dari satu kali, dapat mengakibatkan pembatalan
perikatan (vernietigbaar). Satu kali perbuatan itu maksudnya pemenuhan mengakhiri perikatan,
sedangkan lebih dari satu kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir
mengakhiri perikatan.
3.
Wanprestasi
Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang
telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor
karena dua kemungkinan alasan, yaitu:
a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan
maupun kelalaian dan
b. Karena keadaan memaksa (force majeure, diluar kemampuan debitor.Jadi,
debitor
tidak bersalah.
Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah
melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor
diakatakan sengaja atau lalai tidakmemenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga
keadaan, yaitu:
a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali
b. Debitor
memenuhi prestasi, tetapi tidak baika atau keliru
c. Debitor
memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.
3.3 JENIS-JENIS HUKUM PERIKATAN
1.
Perikatan Bersyarat
Perikatan bersyarat (voorwaardelijk verbintenis) adalah perikatan yang digantungkan
pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan
belum pasti terjadi, baik dalam menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga
terjadi peristiwa maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak
terjadi peristiwa (Pasal 1253 KUHPer). Perikatan
bersyarat di bagi tiga yaitu :
a. Perikatan dengan
syarat tangguh
Apabila syarat peristiwa itu terjadi, maka perikatan
di laksanakan (Pasal 1263
KUHPer).
Contohnya : Oki setuju apabila
Ramdan adiknya mendiami pavilium rumahnya
setelah menikah. Nah, nikah adalah peristiwa yang
masih akan terjadi
dan belum pasti terjadi. Sifatnya menangguhkan
pelaksanaan perikatan.
Jika ramdan menikah, maka Oki wajib menyerahkan
pavilium rumahnya
untuk didiami oleh Ramdan.
b. Perikatan dengan syarat batal
Disini justru perikatan yang
sudah ada akan berakhir apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi (Pasal
1265 KUHPer).
Contohnya : Arlita setuju
apabila Regi kakaknya mendiami rumah Arlita selama dia
tugas di Perancis
dengan syarat bahwa Regi harus mengosongkan rumah
tersebut apabila
Arlita selesai studi dan kembali ke tanah air. Di sini
syarat “ selesai dan
kembali ke tanah air ” masih akan terjadi dan belom
pasti terjadi. Akan tetapi, jika syarat tersebut
terjadi perikatan akan
berakhir dalam arti batal.
c. Perikatan dengan ketetapan waktu
Syarat ketetapan waktu adalah
pelaksaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang di tetapkan.
Contohnya : Anis berjanji kepada
Yeni bahwa ia akan membayar
utangnya dengan
hasil panen sawahnya yang sedang menguning pada
tanggal 1 agustus
2014.Dalam hal ini hasil panen yang sedang menguning
sudah pasti
karena dalam waktu
dekat, Anis akan panen sawah sehingga pembayaran
utang pada tanggal 1 agustus 2014 sudah dipastikan.
2. Perikatan Manasuka ( Boleh
Pilih)
Pada perikatan manasuka, objek
prestasi ada dua macam benda. Dikatakan perikatan mansuka karena, debitor boleh
memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek
perikatan. Namun, debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian
benda yang satu dan benda sebagian benda yang lainnya. Jika debitor telah
memenuhi salah satu dari dua benda yang ditentukan dalam perikatan, dia
dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak memilih prestasi itu ada pada debitor
jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditor (Pasal 1272 dan 1273
KUHPer).
Contohnya : Rima memesan barang elektronik
berupa radio tape recorder atau stereo
tape recorder di sebuah toko barang elektronik dengan harga yang sama,
yakni Rp 2.500.000,00. Dalam hal ini, pedagang
tersebut dapat memilih
yaitu menyerahkan radio tape recorder atau stereo tape recorder. Akan
tetapi, jika diperjanjikan bahwa Rima (Pemesan) yang menentukan pilihan,
pedagang memberitahukan kepada Rima bahwa barang
pesanan sudah tiba,
silahkan memilih salah satu dari benda objek perikatan
tersebut. Jika Rima
telah memilih dan
menerima satu dari dua benda itu, peerikatan berakhir.
3. Perikatan Fakultatif
Perikatan Fakultatif yaitu
perikatan dimana debitor wajib memenuhi suatu prestasi tertentu atau prestasi
lain yang tertentu pula. Dalam perikatan ini hanya ada satu objek. Apabila
debitor tidak memenuhi prestasi itu, dia dapat mengganti prestasi lain. Contohnya
: Agung berjanji kepada Rian untuk meminjamkan mobilnya
guna
melaksanakan penelitian. Jika Agung tidak meminjamkan
Karena rusak, dia
dapat mengganti
dengan sejumlah uang transport untuk melaksanakan
penelitiannya.
penelitiannya.
4. Perikatan
Tanggung-Menanggung
Pada perikatan
tanggung-menanggung dapat terjadi seorang debitor berhadapan dengan beberapa
orang kreditor atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitor.
Apabila kredior terdiri atas beberapa orang, ini disebut tanggung-menanggung
aktif. Dalam hal ini, setiap kreditor, berhak atas pemenuhan prestasi seluruh
hutang. Jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitor dibebaskan dari utangnya
dan perikatan hapus (Pasal 1278 KUHPer).
Jika pihak debitor terdiri
atas beberapa orang, ini disebut tanggung menanggung pasif, setiap debitor
wajib memenuhi prestasi seluruh utang dan dan jika sudah dipenuhi oleh seorang
debitor saja, membebaskan debitor –debitor lain dari tuntutan kreditor dan
perikatannya hapus (Pasal 1280 KUHPer)
Berdasarkan observasi,
perikatan yang banyak terjadi dalam praktiknya adalah perikatan
tanggung-menanggung pasif yaitu :
a. Wasiat
Apabila pewaris memberikan
tugas untuk melaksanakan hibah wasiat kepada ahli warisnya secara
tanggung-menanggung.
b. Ketentuan Undang-Undang
Dalam hal ini undang-undang
menetapkan secara tegas perikatan tanggung menanggung dalam perjanjian khusus.
Perikatan tanggung menanggung
secara tegas diatur dengan perjanjian khusus, yaitu sebagai berikut :
a.Persekutuan firma (Pasal 18
KUHD)
Setiap sekutu bertanggung jawab secara
tanggung-menanggung untuk seluruhnya
atas semua perikatan.
b. Peminjaman benda (Pasal 1749
KUHPer)
Jika bebereapa orang bersama-sama menerima benda
karena peminjaman, maka
masing-masing
untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang
memberikan pinjaman benda itu.
c. Pemberian kuasa (Pasal 1181
KUHPer)
Seorang penerima kuasa diangkat oleh beberapa orang
untuk mewakili dalam
suatu urusan yang menjadi urusan mereka bersama.
Mereka bertanggung jawab u
ntuk seleruhnya terhadap penerima kuasa mengenai
segala akibat pemberian
kekuasaan.
d. Jaminan orang (borgtoch,pasal 1836 KUHPer)
Jika beberapa orang telah
mengikatkan diri sebagai penjamin sebagai seorang debitor yang sama untuk utang
yang sama, mereka itu untuik masing-masing terikat untuk seluruh utang.
5. Perikatan Dapat Dibagi Dan
Tidak Dapat Dibagi
Suatu perikatan dikatakan
dapat dibagi atau tidak dapat dibagi jika benda yang menjadi objek perikatan
dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan, lagi pula pembagian itu tidak
boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Jadi, sifat dapat atau tidak
dapat dibagi itu berdasarkan pada :
a. Sifat benda yang menjadi objek
perikatan.
b. Maksud perikatannya, apakah itu
dapat atau tidak dapat dibagi.
Perikatan dapat atau tidak
dapat dibagi bisa terjadi jika salah satu pihak meninggal dunia sehingga akan
timbul maslah apakah pemenuhan prestasi dapat dibagi atau tidak antara para
ahli waris almahrum itu. Hal tersebut bergantung pada benda yang menjadi objek
perikatan yang penyerahannya atau pelaksanaannya dapat dibagi atau tidak, baik
secara nyata maupun secara perhitungan ( Pasal 1296 KUHPer).
Akibat hukum perikatan dapat
atau tidak dapat dibagi adalah bahwa perikatan yang tidak dapat dibagi, setiap
kreditor berhak menuntut seluruh prestasi kepada
setiap debitor dan setiap debitor wajib memenuhi prestasi tersebut seluruhnya.
Dengan dipenuhinya prestasi oleh seorang debitor , membebaskan debitor lainnya
dan perikatan menjadi hapus. Pada perikatan yang dapat dibagi, setiap kreditor
hanya dapat menuntut suatu bagian prestasi menurut perimbangannya, sedangkan
setiap debitor hanya wajib memenuhi prestasi untuk bagiananya saja menurut
perimbangan.
6. Perikatan dengan Ancaman Hukuman
Perikatan ini memuat suatu
ancaman hukuman terhadap debitor apabila dia lalai memenihi prestasinya.
Ancaman hukuman ini bermaksut untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan
isi perikatan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh
pihak-pihak. Disamping itu, juga sebagai upaya untuk menetapkan jumlah ganti
keruguan jika memang terjadi wanprestasi. Hukuman itu merupakan pendorong
debitor untuk memenuhi kewajiban berprestasi dan untuk membebaskan kreditor
dari pembuktian tentang besarnya ganti kerugian yang telah di deritanya.
Misalnya, dalam perjanjian
dengan ancaman hukuman, apabila seorang pemborong harus menyelesaikan pekerjaan
bangunan dalam waktu tiga puluh hari tidak menyelesaikan pekerjaannya, dia
dikenakan denda satu juta rupiah setiap hari terkampat itu. Dalam hal ini, jika
pemborong itu melalaikan kewajibannya, berarti dia wajib membayar denda satu
juta rupiah sebagai ganti kerugian untuk setiap hari terlambat.
7. Perikatan Wajar
Undang-undang tidak menentukan
apa yang dimaksud dengan perikatan wajar (natuurlijke
verbintenis, natural obligation). Dalam
undang-undang hanya dijumpai Pasal 1359 ayat (2) KUHPer. Karena itu, tidak ada kesepakatan antara para
penulis hukum mengenai sifat dan akibat hukum dari perikatan wajar, kecuali
mengenai satu hal, yaitu sifat tidak ada gugatan hukum guna memaksa
pemenuhannya. Kata wajar adalah terjemaahan dari kata aslinya dalam bahasa
Belanda “natuurlijk” oleh Prof. Koesoemadi Poedjosewojo.
Perikatan wajar bersumber dari
Undang-Undang dan kesusilaan seta kepatutan (Moral and equity). Bersumber pada Undang-Undang, artinya keberadaan
perikatan wajar karena ditentukasn oleh Undang-Undang. Jika Undang-Undang tidak
menentukan, tidak ada perikatan wajar. Bersumber dari kesusilaan dan kepatutan,
artinya keberadaan perikatan wajar karena adanya belas kasihan, rasa
kemanusiaan, dan kerelaaan hati yang iklas dari pihak
debitor. Hal ini sesuai benar dengan sila kedua pancasila dan dasar Negara
Republik Indonesia.
Ada contoh-contoh yang berasal
dari ketentuan undang-undang adalah seperti berikut ini :
a. Pinjaman yang tidak diminta
bunganya
Jika bunganya dibayar, tidak
dapat dituntut pengembaliannya (Pasal 1766 KUHPer)
b. Perjudian dan pertaruhan
Undang-Undang tidak memberikan
tuntutan hukum atas suatu utang yang terjadi karena perjudian karena perjudian
pertaruhan ( Pasal 1788 KUHPer).
c. Lampau waktu
Segala tuntutan hukum, baik
yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kadaluarsa (lampau
waktu) dengan lewatnya tenggang waktu tiga puluh hari tahun.
d. Kepailitan yang di atur dalam
undang-undang kepailitan.
3.4 SUMBER-SUMBER HUKUM
Sumber hukum
perikatan yang ada di Indonesia ada 2 (dua) yaitu :
1.
Perjanjian
Dalam
Perikatan yang timbul karena Perjanjian, kedua pihak debitur dan kreditur
dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam Perikatan mana kedua
pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib
memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi.
2.
Undang-Undang
Dalam
Perikatan yang timbul karena Undang-Undang, hak dan kewajiban debitur dan
kreditur ditetapkan oleh Undang-Undang. Pihak debitur dan kreditur wajib
memenuhi ketentuan Undang-Undang. Undang-Undang mewajibkan debitur berprestasi
dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban
Undang-Undang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran
Undang-Undang.
Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :
1.
Perikatan
( Pasal 1233 KUHPer )
Perikatan, lahir karena
suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
2.
Persetujuan
( Pasal 1313 KUHPer )
Suatu persetujuan adalah
suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu
orang lain atau lebih.
3.
Undang-undang
( Pasal 1352 KUHPer )
Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau
dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
3.5 SISTEM HUKUM PERIKATAN
Sistem hukum
perikatan bersifat terbuka. Artinya, setiap perikatan memberikan kemungkinan
bagi setiap orang untuk mengadakan berbagai bentuk perjanjian, seperti yang
telah diatur dalam Undang-undang, serta peraturan khusus atau peraturan baru
yang belum ada kepastian dan ketentuannya.
Contohnya : perjanjian
sewa rumah, sewa tanah.
3.6 SIFAT
HUKUM PERIKATAN
Hukum
perikatan merupakan hukum pelengkap, konsensuil, dan obligatoir.Bersifat
sebagai hukum pelengkap artinya jika para pihak membuat ketentuan masing–masing,
setiap pihak dapat mengesampingkan peraturan dalam Undang–undang.Hukum
perikatan bersifat konsensuil artinya ketika kata sepakat telah dicapai oleh
masing-masing pihak, perjanjian tersebut bersifat mengikat dan dapat dipenuhi
dengan tanggung jawab. Sementara itu, obligatoir berarti setiap perjanjian yang
telah disepakati bersifat wajib dipenuhi dan hak milik akan berpindah setelah
dilakukan penyerahan kepada tiap – tiap pihak yang telah bersepakat.
3.7 SYARAT
SAH PERIKATAN
syarat
sahnya perikatan yaitu :
1.
Obyeknya harus tertentu.
Syarat ini diperlukan hanya terhap perikatan yang timbul dari
Syarat ini diperlukan hanya terhap perikatan yang timbul dari
perjanjian.
2.
Obyeknya harus diperbolehkan.
Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum.
Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum.
3.
Obyeknya dapat dinilai dengan uang.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian perikatan.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian perikatan.
4.
Obyeknya harus mungkin.
Yaitu yang mungkin sanggup dilaksanakan dan bukan sesuatu yang mustahil.
Yaitu yang mungkin sanggup dilaksanakan dan bukan sesuatu yang mustahil.
3.8 HAPUSNYA PERIKATAN
Menurut Ketentuan pasal 1381 KUHPer, ada sepuluh cara
hapusnya perikatan. Kespeluh cara tersebut diuraikan satu demi satu berikut ini
:
1. Pembayaran
Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hal ini tidak
hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda.
Dalam hal objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara
timbal balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran uang dan penyerahan
benda.
2. Penawaran
Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan
Jika debitor telah melakukan penawaran pembayaran
dengan perantaraan notaries, kemudian kreditor menolak penawaran tersebut, atas
penolakan kreditor itu kemudian debitor menitipkan pembayaran itu kepada
panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Dengan demikian, perikatan menjadi
hapus ( Pasal 1404 KUHPer ). Supaya penawaran pembayaran itu sah perlu dipenuhi
syarat-syarat :
a. Dilakukan kepada kreditor atau kuasanya;
b. Dilakukan
oleh debitor yang wenang membayar;
c. Mengenai semua uang pokok, bunga, dan biaya
yang telah ditetapkan;
d. Waktu yang ditetapkan telah tiba;
e.Syarat dimana utang dibuat telah terpenuhi;
f. Penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang
telah ditetapkan atau ditempat
yang telah disetujui; dan
g. Penawaran pembayaran dilakukan
oleh notaries atau juru sita disertai oleh dua
orang saksi.
3. Pembaruan Utang
( Novasi )
Pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang
lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru. Dalam hal utang lama
diganti dengan utang baru, terjadilah penggantian objek perikatan, yang disebut
“ Novasi Objektif”. Disini utang lama lenyap. Dalam hal terjadi penggantian
orangnya (subyeknya), maka jika debitornya yang diganti, pembaruan ini disebut
“Novasi Subjektif Pasif” jika kreditornya yang diganti, pembaruan ini disebut
“novasi subjektif aktif”. Dalam hal ini utang lama lenyap.
4. Perjumpaan
Utang (kompensasi)
Dikatakan ada penjumpaan utang apabila utang piutang
debitor dan kreditor secara timbale balik dilakukan perhitungan. Dengan
perhitungan itu utang piutang lama lenyap. Supaya utang itu dapat diperjumpakan
perlu dipenuhi syarat-syarat :
d. Berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan
dari jenis dan kualitas yang sama
b. Utang itu harus
sudah dapat ditagih
c. Utang itu seketika
dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnnya (pasal 1427
KUHPer)
5. Pencampuran Utang
Menurut ketentuan Pasal 1436 KUHPer, Pencampuran utang
itu terjadi apabila kedudukan kreditor dan debitor itu menjadi satu tangan.
Pencampuran utang tersebut terjadi demi hukum. Pada pencampuran hutang ini
utang piutang menjadi lenyap.
6. Pembebasan
Utang
Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditor dengan
tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitor dan melepaskan
haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan dengan pembebasan ini perikatan
menjadi lenyap atau hapus.
Menurut ketentuan pasal 1438 KUHPer, pembebasan suatu
hutang tidak boleh didasarkan pada persangkaan, tetapi harus di buktikan. Pasal
1439 KUHPer menyatakan bahwa pengembalian surat piutang asli secara sukarela
oleh kreditor kepada debitor merupakan bukti tentang pembebasan utangnya.
7. Musnahnya benda
yang terutang
Menurut ketentuan pasal 1444 KUHPer, apabila benda
tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi
diperdangkan, atau hilang bukan karena kesalahan debitor, dan sebelum dia lalai
, menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan; perikatan menjadi hapus
(lenyap) akan tetapi, bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah,
misalnya, kerena pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak
membebaskan debitor (orang yang mencuri itu) untuk mengganti harganya.
Meskipun debitor lalai menyerahkna benda itu dia juga
akan bebas dari perikatan itu apabila dapat membuktikan bahwa musnah atau
hilangnya benda itu disebabkan oleh suatu keadaan di luar kekuasaannya dan
benda itu juga akan mengalami peristiwa yang sama measkipun sudah berada di
tangn kreditor.
8. Karena pembatalan
Menurut ketentuan pasala 1320 KUHPer, apabila suatu
perikatan tidak memenuhi syarat-syarat subjektif. Artinya, salah satu pihak
belum dewasa atau tidak wenang melakukan perbuatan hukum, maka perikatan itu
tidak batal, tetapi “dapat dibatalkan” (vernietigbaar, voidable).
Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalannya
kepada pengadilan negeri melalui dua cara, yaitu :
a. Dengan cara aktif
Yaitu menuntut pembatalan
melalui pengadilan negeri dengan cara
mengajukan gugatan.
b. Dengan cara pembelaan
Yaitu menunggu sampai digugat
di muka pengadilan negeri untuk memenuhi perikatan dan baru diajukan alasan
tentang kekurangan perikatan itu.
Untuk pembatalan secara aktif,
Undang-undang memberikan pembatasan waktu, yaitu lima tahun (pasal 1445 KUHPer),
sedangkan untuk pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu.
9. Berlaku Syarat
Batal
Syarat batal yang dimaksud disini adalah ketentuan
isis perikatan yang disetujui oleh kedua pihak, syarat tersebut apabila dipenuhi
mengakibatkan perikatan itu batal (nietig, void) sehingga perikatan menjadi
hapus. Syarat ini disebut “syarat batal”. Syarat batal pada asasnya selalu
berlaki surut, yaitu sejak perikatan itu dibuat. Perikatan yang batal
dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perkatan.
10. Lampau Waktu
(Daluarsa)
Menurut ketentuan pasal 1946 KUHPer, lampau waktu
adalah alat untuk memperolah sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan
dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-undang. Atas dasar ketentuan pasal tersebut dapat diketahui ada dua
macam lampau waktu yaitu :
a.
Lampau waktu untuk memperolah
hak milik atas suatu benda disebut acquisitieve
verjaring.
b. Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan
atau dibebaskan dari tuntutan disebut extinctieve verjaring.
Menurut ketentuan pasal 1963
KUHPer, untuk memperoleh hak milik atas suatu benda berdasar pada daluarsa
(lampau waktu) harus dipenuhi unsur-unsur adanya iktkad baik; ada alas hak yang
sah; menguasai benda it uterus-menerus selama dua puluh tahu tanpa ada yang
mengggugat, jika tanpa alas hak, menguasai benda itu secara terus-menerus
selama 30 tahun tanpa ada yang mengugat.
Pasal 1967 KUHPer menentukan
bahwa segala tuntutan, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat
perorangan hapus karena daluarsa, dengan lewat waktu 30 tahun. Sedangkan orang
yang menunujukkan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan alas hak dan tidak
dapat diajukan terhadapnya tangkisan yang berdasar pada iktikad
buruk.
Benda bergerak yang bukan bunga atau piuatang yang
bukan atas tunjuk (niet aan toonder), siapa yang menguaisainya
dianggap sebagai pemiliknya. Walaupun demikian, jika ada orang yang kehilangan atau
kecurian suatu benda, dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak hari hilangnya
atau dicurigainya benda itu, dia dapat menuntut kembali bendanya yang hilang
atau dicuri itu sebagai miliknya dari tangan siapapun yang menuasainya.
Pemegang benda terakhir dapat menuntut pada orang terakhir yang menyerahkan
atau menjual kepadanya suatu ganti kerugian (pasal 1977 KUHPer).
Darluasa
tidak berjalan atau tertangguh dalam hal-hal seperti
tersebut berikut ini:
a. Terhadap anak yang belum dewasa, orang di bawah pengampuan;
b. Terhadap istri selam perkawinan (ketentuan ini
tidak berlaku lagi)
c. Terhadap piutang yang digantungkan pada suatu syarat
selama syarat itu tidak
terpenuhi
d. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa
d. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa
untuk membuat pendaftaran
harta peninggalan mengenai hutang-piutangnya (pasal
1987-1991 KUHPer).
BAB IV
KESIMPULAN
DAN SARAN
4.1 KESIMPULAN
Prestasi adalah sesuatu yang
wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek
perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai
jaminan harta kekayaan debitor. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt dinyatakan
bahwa harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik
yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya
terhadap kreditor. Wanprestasi artinya tidak
memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.
Perikatan bersyarat (voorwaardelijk
verbintenis) adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu
adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi, baik
dalam menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa maupun dengan
membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadi peristiwa (Pasal 1253
KUHPer).
Menurut Ketentuan pasal 1381
KUHPer, ada sepuluh cara hapusnya perikatan. Yaitu : pembayaran, penawaran,
pembayaran tunai diikuti penitipan, pembayaran utang, perjumpaan utang, pencampuran
utang, pembebasan utang, musnahnya benda yang terutang, karena pembatalan,
berlaku syarat batal dan lampau batas.
4.2 SARAN
Dari penjelasan yang telah saya paparkan sebelumnya
terdapat sebuah kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun untuk
meningkatkan pemaparan di atas adapun saran-saran untuk menunjang sebuah
peningkatan dari materi maupun penerapannya.
1. Alangkah baiknya jika hukum perikatan ini tidak hanya
dijadikan sebagai materi
yang membantu
proses pemahaman teman-teman saja namun dapat
digunakan langsung atau dipraktekan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari
atau dalam proses pembelajaran.
2. Sebaiknya pemerintah dan masyakarat dapat membangun
kerja sama yang baik
dalam mengarahkan
proses berlangsungnya perikatan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari.



0 komentar:
Posting Komentar